MAKNA KEDAULATAN RAKYAT

 dan Lembaga-lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Dalam alam demokrasi, segala pendapat atau perbedaan mengenai masalah kewarganegaraan dan lain-lain yang menyangkut kehidupan negara dan masyarakat diselesaikan melalui lembaga-Iembaga negara. Artinya lembaga-Iembaga yang erat hubungannya dengan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga negara, seperti DPR dan DPRD. Cara seperti ini akan melahirkan kebiasaan menyelesaikan perselisihan dengan tertib dan teratur. Selain itu rakyat harus diikutsertakan dalam diskusi-diskusi dan bertukar pikiran baik melalui media elektronika maupun media cetak. Dengan demikian apa yang dikehendaki rakyat akan mudah diketahui.


Di negara kita terdapat istilah lembaga tinggi Negara, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY). Semua lembaga memiliki tugas melaksakan kedaulatan rakyat. Namun, ada lembaga-Iembaga yang memiliki tugas pokok menyalurkan kehendak (aspirasi) rakyat yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada level non lembaga tinggi Negara terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).


Lembaga Lembaga Tinggi Negara

MPR

Presiden

DPR

BPK

MA

MK

DPD

KY

Dari kedelapan lembaga tinggi negara diatas. Kita akan bahas satu persatu.


1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)


MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Pasal 2 (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPD diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003. Sedangkan ketentuan tentang susunan dan kedudukan MPR diatur dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.


Berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) UUD 1945 berarti, bahwa jumlah anggota MPR didasarkan atas penjumlahan anggota DPR dan anggota DPD (juga diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2003). Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden (Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2003). Jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (Pasal 17 (1) UU No. 22 Tahun 2003). Sedangkan jumlah anggota DPD ditentukan, bahwa anggota DPD dari setiap propinsi ditetapkan sebanyak 4 orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.


Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, bahwa MPR (1) berwenang mengubah dan menetapkan UUD, (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan (3) hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.


Tugas dan wewenang MPR tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun 2003, bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a) mengubah dan menetapkan UUD;

b) melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR;

c) memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di Sidang Paripurna MPR;

d) melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;

e) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

f) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;

g) menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.


Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut (Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2003):

a) mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD;

b) menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;

c) memilih dan dipilih;

d) membela diri;

e) imunitas;

f) protokoler; dan

g) keuangan dan administratif.


Di samping itu, anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut (Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2003):

a) mengamalkan Pancasila;

b) melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;

c) menjaga keutuhan negara kesatuan RI dan kerukunan nasional;

d) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; dan

e) melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PPKN 29 NOVEMBER 2021

 LEMBAGA TINGGI NEGARA Lembaga dalam arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Susunan lembaga negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan aspirasi rakyat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan sehingga dapat mencegah penyimpangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pembentukan lembaga negara didasarkan pada bermacam-macam dasar hukum. Antara lain ada lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD, lembaga yang dibentuk berdasarkan UU, lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, serta lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.   Publikasi dalam situs resmi Kemenkumham menyataka...
Baca selengkapnya

JENIS DAN WEWENANG LEMBAGA TINGGI NEGARA DI INDONESIA

 ubuh untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Begitu juga dengan sebuah Negara, ia tentu juga membutuhkan organ untuk menjalankan fungsinya dalam pemerintahan. Dan organ negara itu bernama Lembaga Negara. Kelembagaan negara sendiri dibentuk dalam sejumlah bagian berdasarkan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda selama menjalankan tugasnya. Mengutip dari buku Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) karya Laurensius Arliman S, Hans Kelsen, ada dua definisi lembaga negara dalam arti luas dan arti sempit. Lembaga dalam arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara.   Susunan lembaga negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan sesuai d...
Baca selengkapnya

Lirik Sholawat Maulidu Ahmad

 Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî Faidhun min nûrir-rohmân Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî Muhkami âyâtil qurãn Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî Faidhun min nûrir-rohmân Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî Muhkami âyâtil qur’ãn Birôbî’il awwali syarrofnâ Bi zamânin minhu fattân Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî faidhun min nûrir-rohmân Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî muhkami âyâtil qur’ãn Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî faidhun min nûrir-rohmân Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî muhkami âyâtil qur’ãn   Birôbî’il awwali syarrofnâ Bi zamânin minhu fattân Kullun-nabiyyin basysyarô bi Ahmadâ wa anzarô Kullun-nabiyyin basysyarô bi Ahmadâ wa anzarô An âminû bi-ayîhi wa shoddiqû bihadyihi An âminû bi-ayîhi wa shoddiqû bihadyihi Wasabiqû dlorbâl amân Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî faidhun min nûrir-rohmân Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî muhkami âyâtil qur’ãn Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî faidhun min nûrir-rohmân Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî muhkami âyâtil qur’ãn Birôbî’il awwali syarrofnâ Bi zamânin minhu fattân Kullun-nabiyyin basysyarô bi Ahmadâ wa anzarô Ku...
Baca selengkapnya