ZAHRA

 TAHUKAH KAMU. APA SAJA YANG TERMASUK LEMBAGA TINGGI NEGARA Presiden dan Wapres, didepan Istana Negara (Sumber: MediaIndonesia) Pada materi sebelumnya sudah dibahas mengenai dua lembaga tinggi negara, yakni MPR atau Majelis Permusyawaratan rakyat dan Presiden. Dan kali ini, pembahasan kita adalah mengenai lembaga tinggi negara yang ketiga sampai dengan selesai (Ke-8) yakni DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan Komisi Yudisial (KY). Sebelum itu, terlebih dahulu kita ulas balik mengenai apa saja yang termasuk kedalam lembaga tinggi Negara. Berikut Ulasan singkatnya nya :   Sebagaimana ditulis dalam laman Wikipedia.org yang dimaksud dengan lembaga tinggi Negara adalah Institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Sebelum amendemen UUD 1945, Lembaga tinggi Negara di Indonesia itu terdiri dari : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lembaga Kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indo...

Lembaga Lembaga Tinggi Negara MPR Presiden DPR BPK MA MK DPD KY Pada materi sebelumnya sudah dibahas mengenai salah satu lembaga tinggi negara, yakni MPR atau Majelis Permusyawaratan rakyat. Dan kali ini, pembahasan kita adalah mengenai lembaga tinggi negara yang kedua yakni PRESIDEN. Presiden adalah lembaga ekskutif dalam negara. Sejak tahun kemerdekaan hingga saat ini Indonesia sendiri telah dipimpin oleh 7 orang presiden. Dimana saat ini, sistem pemilihan presiden di Indonesia dilakukan dengan melakukan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini dilakukan lima tahun sekali dengan maksimal menjabat selama dua periode (10 tahun). Presiden RI dari masa ke masa Berikut adalah Daftar Presiden Indonesia dan Wakilnya: 1. Sukarno Presiden pertama Indonesia adalah Ir Soekarno. Semasa hidupnya ia aktif dalam memerjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mencetus dasar negara (Pancasila) dan menjadi proklamator. Pria yang lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar saat diangkat menjadi presiden ia memiliki istri ber...

 dan Lembaga-lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat Dalam alam demokrasi, segala pendapat atau perbedaan mengenai masalah kewarganegaraan dan lain-lain yang menyangkut kehidupan negara dan masyarakat diselesaikan melalui lembaga-Iembaga negara. Artinya lembaga-Iembaga yang erat hubungannya dengan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga negara, seperti DPR dan DPRD. Cara seperti ini akan melahirkan kebiasaan menyelesaikan perselisihan dengan tertib dan teratur. Selain itu rakyat harus diikutsertakan dalam diskusi-diskusi dan bertukar pikiran baik melalui media elektronika maupun media cetak. Dengan demikian apa yang dikehendaki rakyat akan mudah diketahui. Di negara kita terdapat istilah lembaga tinggi Negara, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY). S...

  PENGERTIAN, JENIS DAN SIFAT KEDAULATAN Pengertian Kedaulatan Kedaulatan berasal dari kata "daulat" daulat dalam bahasa Arab artinya "kekuasaan atau dinasti pemerintahan". Dan masih ada arti kedaulatan dalam bahasa-bahasa yang lain misalnnya: 1) Istilah dari bahasa Inggris kedaulatan artinya SOUVERIGNITY. 2)Istilah dari bahasa Perancis kedaulatan artinya SOUVERAINETE.  3) Istilah dari bahasa Italia kedaulatan artinya SOVRANSI.  4)Istilah dari bahasa latin kedaulatan artinya SUPERAMUS.  kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu Negara. Jenis Kedaulatan Menurut Jean Bodin (1500 - 1590), Ada dua jenis kedaulatan yaitu: 1. Kedaulatan kedalam (intern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara lain. Ked...

 LEMBAGA TINGGI NEGARA Lembaga dalam arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Susunan lembaga negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan aspirasi rakyat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan sehingga dapat mencegah penyimpangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pembentukan lembaga negara didasarkan pada bermacam-macam dasar hukum. Antara lain ada lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD, lembaga yang dibentuk berdasarkan UU, lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, serta lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.   Publikasi dalam situs resmi Kemenkumham menyataka...

 Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî Faidhun min nûrir-rohmân Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî Muhkami âyâtil qurãn Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî Faidhun min nûrir-rohmân Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî Muhkami âyâtil qur’ãn Birôbî’il awwali syarrofnâ Bi zamânin minhu fattân Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî faidhun min nûrir-rohmân Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî muhkami âyâtil qur’ãn Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî faidhun min nûrir-rohmân Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî muhkami âyâtil qur’ãn   Birôbî’il awwali syarrofnâ Bi zamânin minhu fattân Kullun-nabiyyin basysyarô bi Ahmadâ wa anzarô Kullun-nabiyyin basysyarô bi Ahmadâ wa anzarô An âminû bi-ayîhi wa shoddiqû bihadyihi An âminû bi-ayîhi wa shoddiqû bihadyihi Wasabiqû dlorbâl amân Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî faidhun min nûrir-rohmân Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî muhkami âyâtil qur’ãn Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî faidhun min nûrir-rohmân Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî muhkami âyâtil qur’ãn Birôbî’il awwali syarrofnâ Bi zamânin minhu fattân Kullun-nabiyyin basysyarô bi Ahmadâ wa anzarô Ku...